Tuesday, 13 November 2018

Sejarah Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Belanda dan Masa Penjajahan Jepang (1882-1945)


Sejarah Peradilan Agama 
Pada Masa Penjajahan Belanda dan Masa Penjajahan Jepang (1882-1945)
Oleh: Jamiatul Husnaini, Iswahyudi & Jul Mukmin

Image result for Peradilan Agama Ilustrasi

BAB I PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Secara historis keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi Peradilan Agama sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Namun pada waktu itu kewenangan sebagai hakim (qodhi) umumnya dilakukan oleh raja atau Sultan yang sedang berkuasa. Khusus untuk perkara-perkara yang menyangkut agama, Sultan biasanya akan menunjuk seorang ulama untuk melaksanakan fungsi tersebut. Dasar yang digunakan untuk memutus perkara biasanya adalah al-Qur’an dan Hadits serta kitab-kitab fiqh karya para Fuqoha’. Dismping itu, pemutusan perkara juga didasarkan pada hukum adat sebagai living law yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadits. Istilah yang digunakan sebagai hukum ini dalam Islam disebut ‘Urf.
Peradilan Islam di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan peradilan agama telah ada di berbagai nusantara jauh sejak zaman masa penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, peradilan agama sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia, yaitu melalui tahkim, dan akhirnya pasang surut perkembanganya hingga sekarang. Peradilan agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pertama, secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan; Kedua, secara yuridis hukum Islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh) berlaku dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan agama; Ketiga, secara historis peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan agama yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah; Keempat, secara sosiologis peradilan agama didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam.
Setelah Belanda pergi dan digantikan oleh Jepang, sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahan pun tidak jauh berbeda. Bahkan tak jarang bertentangan dengan Peradilan dalam negeri karena memang sengaja dibuat sedemikian rupa agar tidak jelas, sebab sejak semula pemerintah kolonial memang sangat khawatir terhadap diterapkanya hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam sangat bertentangan dengan ideologi dan agama penjajah. Bagi mereka memberikan hak hidup terhadap hukum Islam sama saja memberikan hak hidup bagi hukum bangsa Indonesia.
Meskipun praktik diskriminasi terhadap pribumi tetap berlangsung dan pendangkalan terhadap Peradilan Agama melalui berbagai ketentuaan hukum yang diciptakan terus dilakukan, eksistensi Peradilaan Agama tetap kokoh. Tapi walau bagaimanapun juga, jika dibiarkan terus menerus seperti itu, peradilan agama di Indonesia akan tersisihkan dan Akhirnya hilang. Sebagai umat Islam selayaknya untuk bertindak semaksimal mungkin untuk kejayaan dan kemajuan peradilan agama di Indonesia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis akan mengulas sedikit tentang sejarah peradilan agama di Indonesia yang meliputi masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang (1882-1945).

B.     Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dijelaskan secara rinci mengenai sejarah peradilan agama, dapat disimpulkan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1.      Bagaimana perkembangan peradilan agama pada masa penjajahan Belanda?
2.      Bagaimana perkembangan peradilan agama pada masa penjajahan Jepang?


BAB II PEMBAHASAN

A.    Sejarah Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Belanda
Peradilan Agama adalah sebagai lembaga hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri, telah melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.
Masyarakat pada masa itu dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran-ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Namun, keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme barat yang membawa misi tertrentu, mulai dari misi dagang, politik bahkan sampai misi kristenisasi.
Sejak tahun 1800, para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda mengakui bahwa dikalangan masyarakat Indonesia, Islam merupakan agama yang sangat dijunjung tinggi oleh pemeluknya. Penyelesaian masalah kemasyarakatan senantiasa merujuk kepada ajaran agama Islam, baik itu soal ibadah, politik, ekonomi dan kemasyarakatan lainnya. Atas fenomena ini, maka para pakar hukum Belanda berkeyakinan bahwa ditengah-tengah komunitas itu berlaku hukum Islam, termasuk dalam mengurus peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam.
Bukti Hindia Belanda secara tegas mengakui bahwa UU Islam (hukum Islam) berlaku bagi orang Indonesia yang bergama Islam. Pengakuan ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan tertulis pada 78 reglement op de beliedder regeerings van nederlandsch indie disingkat dengan regreeings reglement (RR)  staatsblad tahun 1854 No. 129 dan staatsblad tahun 1855 No. 2. Peraturan ini mengakui bahwa telah diberlakukan undang-undang agama (godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk Indonesia.
Pasal 78 RR 1854 berbunyi: “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut UU agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka.”
Beberapa macam peradilan menurut Supomo (1970: 20) pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan.
a.         Peradilan Gubernemen, tersebar diseluruh daerah Hindia Belanda.
b.        Peradilan Pribumi tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu dikarasidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Timur, Manado, dan Sulawesi, Maluku dan dipulau Lombok dari keresidenan Bali dan Lombok.
c.         Peradilan Swapraja, tersebar hampir diseluruh daerah Swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak.
d.        Peradilan Agama tersebar di daerah-daerah tempat kedudukan peradilan Gubernemen, di derah-daerah dan menjadi bagian dari bagian Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.
e.         Peradilan Desa tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan peradilan Gubernemen. Disamping itu ada juga peradilan desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.
Pada mulanya pemerintah Belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama, tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan raja Belanda yang dimuat dalam staatblad 1882 No.152. dengan adanya ketetapan tersebut terdapat perubahan yang cukup penting, yaitu :
a.         Reorganisasi ini pada dasarnya membentuk Pengadilan Agama yang baru disamping Landraad dengan wilayah hukum yang sama, yaitu rata-rata seluas daerah kabupaten.
b.         Pengadilan itu menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaan. Menurut Noto Susanto (1963: 7) perkara-perkara itu umumnya meliputi: pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan  anak, perwalian, kewarisan, hibah, waqaf, shadaqah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam.
c.         Pemerintah Belanda dengan tegas membentuk peradilan agama berdasarkan Staatsblad tahun 1882 No. 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa-Madura. Pengakuan hukum Islam yang berlaku bagi orang Indonesia pada waktu itu menurut penulis Belanda Van De Berg  mengemukakan sebuah teori yang disebut teori receptio in complexu yang artinya bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan.
Teori Receptio In Complexu yang dikemukakan L. W. C. Van Den Berg mendapat kritikan tajam oleh Snouck Horgronje karena teori Receptio In Complexu bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya mengemukakan teori Receptio yang menurut teori ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat.
Teori receptio bertujuan untuk mengetahui peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Selain itu bertujuan untuk memperkuat pemerintah kolonial dan adanya kepentingan pemerinath kolonial dalam penyebaran agama kristen  di wilayah Hindia Belanda.
Langkah yang dilakukan kolonial untuk mengeliminasi hukum Islam, menurut Bustanul adalah dengan jalan rekayasa ilmiah hukum yang meliputi tiga hal, yakni: 1. Gagasan unifikasi; 2. Penemuan hukum adat; 3. Citra palsu Peradilan Agama. Lahirlah Staatsblad 1937 No. 116 Pasal 2a Ayat (1) yang erlaku tanggal 1 April 1937, maka Kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama di Jawa-Madura meliputi:
1.      Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
2.      Perkara-perkara tentang: nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan perantara hakim Agama (Islam).
3.      Memberi putusan perceraian.
4.      Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (ta’liq al-thalaq) telah ada.
5.       Perkara mahar atau maskawin.
6.      Perkara tentang keperluan kehidupn suami istri yang wajib diadakan oleh suami.
Pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut pada kenyataannya tidak memberikan jalan keluar bagi Peradilan Agama di daerah lainnya. Karena itu pemerintah pada tahun yang sama mencabutnya kembali dan menerbitkan peraturan yang lain yaitu peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pendirian mahkamah syari’ah di luar Jawa dan Madura. Dalam peraturan ini disebutkan tentang wewenang absolut Peradilan Agama. Menurut peraturan itu, wewenang mahkamah syari’ah adalah:
1.       Nikah
2.        Talak
3.        Rujuk
4.        Fasakh
5.       Nafaqah
6.       Mahar
7.       Tempat kediaman
8.       Mut’ah
9.       Hadlanah
10.    Perkara waris-mewaris
11.   Wakaf
12.   Hibah
13.   Shadaqah
14.   Baitul mal.
Pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 agustus 1882 kelahiran ini berdasarakan suatu keputusan raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem III tanggal 19 januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 No. 152. Badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut dengan rapat agama atau Raad Agama dan terakhir dengan pengadilan agama.
Keputusan raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 No.153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 agustus 1882.
Staatblad 1882 No.152 berisi tujuh pasal yang maksudnya adalah sebagai berikut:
Pasal 1
Disamping setiap landraad (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura diadakan suatu pengadilan agama, yang wilayah hukumnya sama dengna wilayah hukum landraad.
Pasal 2
Pengadilan Agama terdiri atas; penghulu yang diperbantukan kepada landraad sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/residen.
Pasal 3
Pengadilan Agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota trermasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan.
Pasal 4
Putusan pengadilan Agama dituliskan dengan disertai alasan-alasannya yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.
Pasal 5
Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.
 Pasal 6
Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar dan harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (visum) dan pengukuhan.
Pasal 7
Keputusan pengadilan agama yang melampaui batas wewenang atau kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat (2), (3), dan (4) tidak dapat dinyatakan berlaku.
Staatsblad 1882 No. 152 ini dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Peradilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas antara wewenang Peradilan Agama dan wewenang Pengadilan Negeri. Hal ini disebabkan oleh Staatsblad 1882 No. 152 beranggapan bahwa wewenang Pengadilan Agama sudah ada dalam Staatssblad 1835 No. 58. Meskipun Staatsblad 1882 No. 152 telah mengatur tugas Pengadilan Agama sebagai badan peradilan, namun ketergantungan kepada bupati masih sangat besar.

B.      Peradilan Agama Pada Masa Kolonial Jepang
Tahun 1942 adalah tahun Indonesia diduduki oleh Jepang. Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ialah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan agama dan Kaikiooo Kottoo Hooin untuk Mahkamah Islam Tertinggi, berdasarkan aturan peralihan Pasal 3 bala tentara Jepang (Osanu Seizu) tanggal 07 maret 1942 No.1.
Pada zaman Jepang, posisi Pengadilan Agama tetap tidak akan berubah kecuali terdapat perubahan nama menjadi Sooryo Hooin. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osanu Seizu tanggal 7 maret 1942 No. 1. Pada tanggal 29 April 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan UU No. 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsei Hoiin (Pengadilan Pemerintah Bala tentara) di tanah Jawa dan Madura. Dalam pasal 3 UU ini disebutkan bahwa Gunsei Hooin terdiri dari:
1.       Tiho Hooin (Pengadilan Negeri)
2.       Keizai Hooin (Hakim Polisi)
3.       Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten)
4.       Gun Hooin (Pengadilan kewedanan)
5.       Kiaikoyo Kootoo Hooin (mahkamah Islam tinggi)
6.       Sooryoo Hooin (Rapat Agama)
Kebijaksanaan kedua yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang adalah, pada tanggal 29 april 1942 pemerintahan bala tentara Dai Nippon mengeluarkan UU No. 14 tahun 1942 tentang pengadilan bala tentara Dai Nippon. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah diadakan “gunsei hooin” (pengadilan pemerintahan balatentara).
Pada masa pendudukan Jepang kedudukan pengadilan agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (guiseikanbu) mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu) dengan maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. Pada tanggal 14 April 1945 dewan memberikan jawaban sebagai berikut: “11 (F) urusan Pengadilan Agama.
“Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yag dapat minta pertimbangan seorang ahli agama.”
Akan tetapi dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis disamping peradilan-peradilan yang lain.

BAB III KESIMPULAN
Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalaah dan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.      Masa penjajahan Belanda
a.       Tahun 1882 adalah tahun di mana Peradilan Agama secara formil menjadi satu badan peradilan yang masuk dalam sistem kenegaraan, yakni 1 Agustus 1882. Oleh karena itu, tahun 1982 yang lalu diperingati sebagai satu abad Peradilan Agama.
b.      Christian Snouck Hurgnye menentang pendapat Van Der Berg dan ahli lain sebelum itu, yang dikenal deengan teori Receptie in Complexu. Snouck mulai dengan jalan pikiran baru yang berlawanan, kemudian pendapatnya itu dikenal dengan sebutan teori Receptie. Mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat ini memang masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu, baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima oleh hukum adat dan lahir sebagai hukum adat dan bukan sebagai hukum Islam.
2.      Masa penjajahan Jepang
a.       Kebijakan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan yang berasal dari pemerintah Belanda dinyatakan tetaap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Peradilan Agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan.
b.      Staatblad 1937 No. 116 tentang Perubahan dan Penambahan Staatblad 1882 No. 152 tentang Wewenang Peradilan Agama menjadi sempit yakni hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Pada masa Jepang, kedudukan Peradilan Agama pernah terancam dengan konsep “akan diserahkannya tugas Peradilan Agama pada pengadilan biasa. Namun hal itu didahului oleh Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA

Djalil, Basiq. 2010. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Arifin, Bustanul. 31 Juli 1993. Makalah Seminar Nasional “Peradilan Agama di Indonesia.”
Bisri, Cik Hasan. 2003. Peradilan Agama Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
GunaryoAchmad. 2006. Pergumulan Politik Dan Hukum IslamYogyakarta: Pustaka Pelajar.
Halim, Abdul. 2000. Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
DJalilBasiq. 2006. Peradilan Agama Di IndonesiaJakarta: Prenada Media Group.
Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. Peradilan Agama Di IndonsiaYogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ruang Lingkup dan Sejarah Filsafat Hukum Islam


Ruang Lingkup dan Sejarah Filsafat Hukum Islam
Makalah Filsafat Hukum Islam, Oleh: Iswahyudi

Related image

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam kehidupan ini manusia tidak terlepas dari yang namanya sejarah, begitu pun dengan perkembangan islam yang pesat saat ini tentu tidak terlepas dari sejarah.
Hukum islam merupakan adalah syariat yang  berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
Filsafat hukum Islam ialah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, ia merupakan filsafat khusus dan obyeknnya tertentu, yaitu hukum Islam, maka, filsafat hukumIslam adalah filsafat yang meng analisis hukumIslam secara metodis dan sistematis sehinnga mendapat keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya
Menurut Azhar ba’asyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum Islam, filsafat hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam.
Dengan rumusan lain Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, meguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa di semesta alam.
Oleh karena itu, dalam makalah ini akan membahas tentang ruang lingkup, pengertian filsafat hukum islam dan sejarah filsafat  hukum islam.  
B.        Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas ditemukan beberapa permasalahan, diantarannya Sebagai berikut:
1.      Bagaimanakah ruang lingkup hukum islam?
2.      Bagaimanakah pengertian tentang filsafat hukum islam?
3.      Bagaimanakah sejarah dari hukum islam?

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Ruang Lingkup Hukum Islam
Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian jika mengikuti sistematika hukum Barat yakni Hukum Privat (Perdata) dan Hukum Publik.[1]
Hukum Perdata Islam, meliputi:
1.      Munakahat yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinanan, perceraian, dan segala akibatnya. Hukum Perdata bidang munakahat sering disebut dengan hukum keluarga dalam Islam.
2.      Wiratsah yaitu hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan Fara’idl.
3.      Mu’amalat yaitu hukum Islam dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, hukum bisnis Islam dan sebagainya.
Hukum Publik Islam, meliputi:
1.      Jinayat yaitu hukum Islam yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta’zir. Yang dimaksud jarimah adalah perbuatan pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. (Hudud jamak dari hadd= Batas). Sedangkan jarimah ta’zir adalah perbuatan pidana yang bentk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. (Ta’zir= ajaran atau pengajaran).
2.      Al-Ahkam Al-Sulthaniyah yaitu hukum Islam yang membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya.
3.      Siyar yaitu hukum Islam yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan pemeluk agama dan negara lain.
4.      Mukhashamat yaitu mengatur soal peradilan, kehakiman dan hukum acara.
Sedangkan Zainuddin Ali membagi ruang lingkup hukum Islam menjadi enam ruang lingkup hukum Islam, yaitu:[2]
1.       Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah swt. (ritual) yang terdiri dari:
a)      Rukun Islam, yaitu: mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bila memiliki kemampuan (mampu fisik dan non fisik).
b)      Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:
1.      Badani (bersifat fisik), yaitu: bersuci: wudhu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain, adzan, qamat, i’tikaf, do’a, shalawat, umrah, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
2.      Mali (bersifat harta): qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.
2.      Mu’amalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang uang atau barang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
3.      Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, di antaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman keras, murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.
4.      Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya: persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.
5.      Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakkal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu, dan lain-lain.
6.      Peraturan-peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, mesjid, da’wah, perang dan lain-lain.[3]

Dari Uraian di atas, dapat di ambil titik temu, bahwasanya ruang lingkup dari hukum islam itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Meski dari keduanya terdapat perbedaan pendapat, namun pendapat Zainuddin Ali telah tercakup dalam pendapat pertama.

B.     Pengertian Filsafat Hukum Islam
 Filsafat hukum Islam pada dasrnya terdiri dari dua fasa yaitu filsafat dan hukum Islam. Secara literal filsafat berasal dari kata Philophilein yang artinya “cinta (love)’ dan Sophia “kebijaksanaan (wisdom)”. Jadi philosophia secara etimologi berarti cinta kebijaksanaan (love of wisdom) dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dalam khazanah ilmu, filsafat diartikan sebagai berfikir yang bebas, radikal dan berada dalam dataran makna. Berfilsafat adalah berpikir radikal, radix artinya akar, sehingga berpikir radikal artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya. Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia mencari hakikat makna dari sesuatu atau keberadaan dan kehadiran makna dari sesuatu.
Sedangkan kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Dalam Al-Qur’an yang ada hanya ada kata syariah dan fiqh, hukum Allah dan yang seakar kata dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic low dari literatur Barat. Hasbi Asy Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan ‘koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada pemaknaan fiqh.[4]
Dengan demikian pengertian filsafat hukum islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, meguatkan, dan memelihara hukum Islam.

C.    Sejarah Hukum Islam

Penulis-penulis sejarah Hukum Islam telah mengadakan pembagian tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam. Pembagian ke dalam tahap-tahap ini tergantung pada tujuan dan ukuran yang mereka pergunakan dalam mengadakan pentahapan. Ada yang membaginya ke dalam 5, 6 atau 7 tahapan. Namun pada umumnya mereka membagi tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan Hukum Islam itu ke dalam 5 masa:[5]
1.      Masa Nabi Muhammad (610-632 M)
2.      Masa Khulafa Rasyidin (632-662 M)
3.      Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X M)
4.      Masa Kelesuan Pemikiran (abad X-XIX M)
5.      Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang)

Berikut adalah penjabran dari ke lima masa sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam:

1.1    Masa Nabi Muhammad (610-632 M)
Pada waktu masyarakat Arab dalam keadaan yang memprihatinkan Nabi Muhammad sering menyendiri di gua Hira selama bulan Ramadhan. Ketika beliau mencapai umur 40 tahun, yakni pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertama. Pada waktu itu beliau ditetapkan sebagai Rasul atau Utusan Allah. Tiga tahun kemudian, Malaikat Jibril membawa perintah Allah untuk menyebarluaskan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia.
Namun selain itu Nabi Muhammad juga membawa wahyu-wahyu Allah tentang ayat-ayat hukum. Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 ayat dalam Al Qur’an. Ayat-ayat ibadah ini berkenaan dengan soal shalat, zakat dan haji. Sedangkan ayat-ayat hukum mengenai mu’amalah jumlahnya 228, lebih kurang 3% dari jumlah seluruh ayat-ayat yang terdapat dalam l Qur’an. Klasifikasi 228 ayat hukum yang terdapat dalam Al Qur’an itu menurut penelitian Prof. Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai berikut:
1.      Hukum Keluarga yang terdiri dari hukum perkawinan dan kewarisan sebanyak 70 ayat.
2.      Hukum Perdata lainnya, di antaranya hukum perjanjian (perikatan) terdapat 70 ayat.
3.      Mengenai hukum ekonomi keuangan termasuk hukum dagang terdiri dari 10 ayat.
4.      Hukum Pidana terdiri dari 30 ayat
5.      Hukum Tata Negara terdapat 10 ayat
6.      Hukum Internasional terdapat 25 ayat
7.      Hukum Acara dan Peradilan terdapat 13 ayat.
     Ayat-ayat tersebut pada umumnya berupa prinsip-prinsip saja yang harus dikembangkan lebih lanjut sewaktu Nabi Muhammad masih hidup, tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan ayat-ayat hukum ini terletak pada diri beliau sendiri melalui ucapan, perbuatan dan sikap diam beliau yang disebut sunnah yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis.

1.2    Masa Khulafa Rasyidin (632-662 M)
       Dengan wafatnya Nabi Muhammad, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril baik waktu beliau masih berada di Makkah maupun setelah hijrah ke Madinah. Demikian juga halnya dengan sunnah, berakhir pula dengan meninggalnya Rasulullah.
       Kedudukan nabi sebagai utusan Allah tidak mungkin diganti, tetapi tugas beliau  sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara berpindah kepada Khulafa Rasyidin (khalifah). Pengganti nabi sebagai khalifah dipilih dari kalangan sahabat nabi sendiri. (Sahabat artinya: teman,rekan, kawan. Sahabat nabi adalah orang hidup semasa dengan nabi, menjadi teman atau kawan Nabi Muhammad dalam menyebarluaskan ajaran Islam). Pada masa Khulafaur Rasyidin ini perkembangan hukum islam dibagi menjadi empat periode:

1)      Khalifah Abu Bakar As-Siddiq
            Setelah nabi wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama. Khalifah adalah pimpinan yang diangkat setelah nabi wafat untuk menggantikan nabi dan melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintah. Abu bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah selama dua tahun (632-634          M). Sebelum masuk Islam, dia terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani. Ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan Islam. Atas usaha dan seruannya banyak orang-orang terkemuka memeluk agama Islam yang kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam yang ternama. Dan karena hubungannya yang sangat dekat dengan Nabi muhammad, beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa Islam lebih dari yang lain. Karena itu pula pemilihannya sebagai khalifah pertama adalah tepat sekali.
Berikut adalah hal-hal penting dalam masa pemerintahannya:
a)      Pidato pelantikannya dijadikan dasar dalam menentukan hubungan antara rakyat dengan penguasa juga antara pemerintah dengan warga negara.
b)      Cara penyelasaiannya jika timbul masalah di dalam masyarakat mula-mula pemecahan masalahnya dicari dalam wahyu Allah. Kalu tidak terdapat disana, dicarinya dalam sunnah nabi. Kalau dalam sunnah Rasulullah ini pemecahan masalah tidak diperoleh, Abu Bakar bertanya kepada para sahabat nabi yang dikumpulkannya dalam satu majlis. Mereka yang duduk dalam majlis itu melakukan ijtihad bersama (jam’i) atau ijtihad kolektif. Timbullah keputusan atau konsensus bersama yang disebut ijmak mengenai masalah tertentu. Sehingga dalam masa pemerintahan ini sering disebut Ijmak Sahabat.
c)      Atas anjuran Umar, dibentuklah panitia khusus yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Al Qur’an yang telah ditulis pada zaman nabi. Setelah Abu Bakar wafat himpunan naskah Al Qur’an disimpan oleh Umar Bin Khattab dan diberikan kepada Hafsah (janda Nabi Muhammad).
2)      Khalifah Umar Bin-Khatab                                                 
            Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah II. Beliau memerintah dari tahun 634-644 Masehi. Semasa pemerintahan Saidina Umar, kekuasaan Islam berkembang dengan pesat ia selalu:
a)      Umar turut aktif menyiarkan agama Islam. Ia melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam hingga menguasai Mesopotamia dan sebagian kawasan Parsi dari pada kekuasaan Persia (berjaya menamatkan kekuasaan persia), dan menguasai Mesir, Palestina, Baitulmaqdis, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari pada Byzantine (Romawi Timur).
b)      Menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriyah berdasarkan peredaran bulan (Qamariyah)
c)      Membiasakan melakukan shalat at-tarawih, yaitu shalat sunnat malam yang dilakukan setelah shalat isya pada bulan Ramadhan.
            Saidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam seperti mengangkat gubernur-gubernur di kawasan yang baru ditakluk dan melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan. Semasa pemerintahannya juga kota Basra dan Kufah dibina. Saidina Umar juga amat dikenali karena kehidupannya yang sederhana. Beliau juga melakukan banyak sekali tindakan di lapangan hukum:
a)      Tentang talak tiga diucapkan sekaligus di suatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami istri, kecuali salah satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain.
b)      Al Qur’an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk muallaf  (orang-orang yang baru memeluk agama  islam) ditetapkan sebagai Mustahib (orang yang menerima zakat).
c)      Menurut Al Qur’an surat Al-Maidah (5) ayat 38 orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan
d)     Di dalam Al Qur’an (QS 5:5) terdapat ketentuan yang membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab (wanita Yahudi dan Nasrani).
            Saidina Umar wafat pada tahun 644 selepas dibunuh oleh seorang hamba Parsi yang bernama Abu Lu’lu’ah. Dia menikam Saidina Umar sebanyak enam kali sewaktu Saidina Umar menjadi imam di Masjid al-Nabawi, Madinah. Saidina Umar meninggal dunia dua hari kemudian dan dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW dan makam Saidina Abu Bakar.
3)        Kholifah Utsman Bin Affan
Selanjutnya masuk ke dalam masa pemerintahan Utsman Bin Affan yang berlangsung dari tahun 644-656 M. Ketika dipilih, Usman telah tua berusia 70 tahun dengan kepribadian yang agak lemah. Kelemahan ini dipergunakan oleh orang-orang di sekitarnya untuk mengejar keuntungan pribadi, kemewahan dan kekayaan. Hal ini dimanfaatkan terutama oleh keluarganya sendiri dari golongan Umayyah.
Kemudian perluasan daerah Islam diteruskan ke India, Maroko dan Konstantinopel. Jasanya yang paling besar dan yang paling penting yaitu tindakannya telah membuat Al Qur’an standar (kodifikasi Al Qur’an). Standarisasi Al Qur’an dilakukannya karena pada masa pemerintahannya, wilayah Islam telah sangat luas di diami oleh berbagai suku dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Karena itu, dikalangan pemeluk agama Islam, terjadi perbedaan ungkapan dan ucapan tentang ayat-ayaat Al Qur’an yang disebarkan mealui hafalan.
4)        Khalifah Ali Bin Abi Thalib
                       Setelah Usman meninggal dunia, orang-orang terkemuka memilih Ali Bin Abi Thalib menjadi khalifah ke-4. Ia memerintah dari tahun 656-662 M. Ali tidak dapat berbuat banyak dalam mengembangkan agama Islam karena keadaan negara tidak stabil. Di sana timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok. Di antaranya dua kelompok besar yakni, kelompok Ahlussunah Wal Jama’ah, yaitu kelompok atau jamaah umat Islam yang berpegang teguh pada Sunnah Nabi Muhammad dan Syi’ah yaitu pengikut Ali Bin Abi Thalib.
            Penyebab perpecahan diantara dua kelompok ini adalah perbedaan pendapat mengenai “masalah politik” yakni siapa yang berhak menjadi khalifah, kemudian disusul dengan masalah pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, sistem hukum dan kekeluargaan. Golongan syi’ah sekarang banyak terdapat di Libanon, Iran, Irak, Pakistan, India dan Afrika Timur. Sumber hukum Islam di masa Khulafa Rasyidin ini adalah Al Qur’an, Ijma’ sahabat dan Qiyas.


1.3    Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X M)
     Periode ini berlangsung pembinaan hukum islam dilakukan pada masa pemerintahan khalifah “Umayyah” (662-750) dan khalifah “Abbasiyah” (750-1258). Di masa inilah (1) Lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam; (2) muncul berbagai teori hukum Islam yang masih digunakan sampai sekarang.[6]

Pada periode inilah muncul para mujtahid yang sampai sekarang masih berpengaruh dan pendapatnya diikuti oleh umat Islam diberbagai belahan dunia. Mereka itu diantaranya adalah:
                                                        
1.       Imam Abu Hanifah (Al-Nukman ibn Tsabit) : 700-767 M
sumber syariat bagi Abu Hanifah adalah Al-Qur’an dan Al-Snnah, akan tetapi ia tidak mudah menerima hadiah yang diterimanya. Lahannya menerima hadis yang diriwayatkan oleh jama’ah dari jama’ah, atau hadist yang disepakati oleh fuqaha di suatu negeri dan diamalkan; atau hadist ahad yang diriwayatkan dari sahabat dalam jumlah yang banyak (tetapi tidak mutawatir) yang di pertentangkan.
Abu Hanifah dikenal sebagai imam ahlul al-ra’yu, dalam menghadapi nas al-Qur’an dan al-Sunnah. Maka ia dikenal sebagai ahli di bidang ta’lil al-ahkam dan qiyas.
2.      Malik Bin Anas: 713-795 M
            Ia lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Malik  bin Anas tinggal di Madinah dan tidak pernah kemana-mana kecuali beribadah Haji ke Mekkah. Imam Malik menempatkan Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama, kemudian al hadist sedapat mungkin hadist yang mutawatir atau masyhur.
3.      Muhammad Idris Al-Syafi’i: 767-820 M
Ia lahir di Ghazah atai Asqalan pada tahun 150 H. Ia berguru kepada Imam Malik di Madinah. Kesetiannya kepada Imam Malik ditunjukkan dengan nyantri di tempat sang guru hingga sang guru wafat pada tahun 179 H. Imam Syafi’i pernah juga berguru kepada murid-murid Abu Hanifah. Ia tinggal di Bagdad selama dua tahun, kemudian kembali ke Mekkah. Akan tetapi tidak lama kemudian ia kembali ke Irak pada tahun 198 H, dan berkelana ke Mesir.
            Dalam pengembaraannya, ia kemudian memahami corak pemikiran ahl al-ra’yu dan ahl al-Hadis. Ia berpendapat bahwa tidak seluruh metode ahl al-ra’yu baik diambil sama halnya tidak seluruh metode ahl al-Hadis harus diambil. Akan tetapi menurutnya tidak baik pula meninggalkan seluruh metode berpikir mereka masing-masing. Dengan demikian Imam Syafi’i tidak fanatik terhadap salah satu mazhab, bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penegah antara kedua metode berpikir yang ekstrim. Ia berpendapat bahwa qiyas merupakan metode yang tepat untuk menjawab masalah yang tidak manshus.
Menurut Imam Syafi’i tata urutan sumber Hukum Islam adalah:
1)    Al Qur’an dan Al-Sunnah                                                                                   
2)   Bila tidak ada dalam Al Qur’an dan Al Sunnah, ia berpindah ke Ijma.
4.      Ahmad Bin Hambal (Hanbal): 781-855 M 
            Ia lahir di Bagdad pada tahun 164 H. Ia tinggal di Bagdad sampai akhir hayatnya yakni tahun 231 H. Negeri-negeri yang pernah ia kunjungi untuk belajar antara lain adalah Basrah, Mekkah, Madinah, Syam dan Yaman. Ia pernah berguru kepada Imam Syafi’i di Bagdad dan menjadi murid Imam Syafi’i yang terpenting, bahkan ia menjadi mujtahid sendiri.
            Menurut Imam Ahmad, sumber hukum pertama adalah Al-Nushush, yaitu Al Qur’an dan Al Hadist yang marfu. Apabila persoalan hukum sudah didapat dalam nas-nas tersebut, ia tidak beranjak ke sumber lain, tidak pula menggunakan “metode ijtihad”. Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka Imam akan memilih pendapat yang paling dekat dengan Al Qur’an dan Al Sunnah.

1.4    Masa Kelesuan Pemikiran (abad X-XIX M)
       Sejak abad kesepuluh dan kesebelas Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Para ahli hukum pada masa ini hanya membatasi diri, mempelajari pikiran-pikiran para ahli hukum sebelumnya yang telah dituangkan dalam berbagai madzab.
       Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al Sunnah, tetapi pikiran-pikirannya ditumpukan pada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imamnya. Dinamika yang terus-menerus tidak lagi ditampung dengan pemikiran hukum pula. Pada saat itu masyarakat yang terus berkembang tidak diiringi dengan pengembangan pemikiran hukum Islam bahkan pemikiran hukum Islam berhenti. Keadaan ini dalam sejarah dikenal dengan periode “kemunduran” dalam perkembangan hukum Islam. Yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1.    Kesatuan wilayah Islam yang luas, telah retak dengan munculnya beberapa negara baru baik di Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia.
2.    Ketidak stabilan politik yang menyebabkan ketidak stabilan berfikir.
3.    Pecahnya kesatuan kenegaraan/ pemerintahan itu menyebabkan merosotnya kewibawaan pengendalian perkembangan hukum.
4.    Dengan demikian timbullah gejala kelesuan berpikir dimana-mana dan para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggungjawab. Dengan demikian perkembangan hukum Islam menjadi lesu dan tidak berdaya menghadapi tantangan zaman.[7]

1.5  Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang)
Fase ini mempunyai karakeristik dan corak tersendiri, antara lain: dapat menghadirkan fiqh ke zaman baru yang sejalan dengan perkembangan zaman, dapat memberi saham dalam menentukan jawaban bagi setiap permasalahan yang muncul pada hari ini dari sumbernya yang asli, menghapus taqlid, dan tidak terpaku dengan madzhab atau kitab tertentu.

Indikasi kebangkitan hukum islam pada zaman ini dapat dari dua aspek, yaitu pembahasan fiqh islam dan kodifikasi fiqh islam.
a.       Pembahasan fiqh Islam
Pada zaman ini para ulama memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fiqh islam, baik dengan cara menulis buku maupun mengkaji sehingga fiqh islam bisa mengembalikan kegemilangannya melalui tangan ulama, menjauhi metode yang rumit dan menyusahkan, menggunakan konsp ilmiah dengan kajian yang mendalam dan terfokus. Sistem kajian dan penulisan pada zaman ini dapat dirincikan sebagai berikut:
1.      Memberikan perhatian khusus terhadap kajian mazhab-mazhab utama dan pendapat-pendapat fiqhiyah yang sudah diakui dengan tetap mengedepankan prinsip persamaan tanpa ada perlakuan khusus antara satu mazhab dengan mazhab lain.
2.      Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fiqh tematik.
3.       Lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedia fiqh.
b.      Kodifikasi Hukum Fiqh
Kodifikasi adalah upaya mengumpulkan beberapa masalah fiqh dalam satu bab dalam bentuk butiran bernomor. Dan jika ada masalah maka setiap masalah akan dirujuk kepada materi yang sudah disusun dan pendapat ini akan menjadi kata putus dalam menyelesaikan perselisihan.
Tujuan kodifikasi ini adalah untuk merealisasikan dua tujuan berikut:
1.      Menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi tumpang tindih, masing-masing hakim memberi keputusan sendiri, tetapi seharusnya mereka sepakat dengan materi undangundang tersebut, dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari keputusan yang kontradiktif.
2.      Memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fiqh dengan susunan yang sistematik, ada bab-bab yang teratur sehingga mudah utuk dibaca.
Upaya untuk menjadikan fiqh sebagai undang-undang bukan sesuatu yang baru terjadi pada zaman ini. Upaya tersebut sudah muncul sejak awal abad kedua hijriah ketika Ibnu Muqaffa’ menulis surat kepada Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur agar undang-undang civil negara diambil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.[8]

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari pembahasan makalah tentang ruang lingkup dan sejarah filsafat hukum islam, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:
1.      Adapun ruang lingkup Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian jika mengikuti sistematika hukum Barat yakni Hukum Privat (Perdata) dan Hukum Publik.
2.      pengertian filsafat hukum islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, meguatkan, dan memelihara hukum Islam.
3.      Adapun perkembangan dan pertumbuhan hukum islam yaitu masa Nabi Muhammad (610-632 M), kemudian masa Khulafa Rasyidin (632-662 M), kemudian masa pembinaan,  kemudian masa Pengembangan dan Pembukuan (abad VII-X M), kemudian masa Kelesuan Pemikiran (abad X-XIX M), dan masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang)


 DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. 2000. Hukum Islam Dalam Kajian Syariah dan Fiqh di Indonesia. Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
Ali, Muhammad Daud. 2007. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, catatan keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Hanafi, A. 1970. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
Khalil, Rasyad Hasan. 2009. Tarikh Tasyri’. Jakarta: Amzah.
Tamrin, Dahlan. 2007. Filsafat Hukum Islam. Malang: UIN Malang Press.
Hendra, pengertian ruang lingkup dan sumber, diakses dari http://hendra-umar.blogspot.com/2010/09/pengertian-ruang-lingkup-dan-sumber_14.html, pada hari Rabu, 19 Maret 2014 10:22.
Restu. sejarah pertumbuhan dan perkembangan. http://restukift17.blogspot.com/2013/06/sejarah-pertumbuhan-dan-perkembangan.html Rabu, 19 Maret 2014 10:28.



[1] Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag,. Filsafat Hukum Islam. (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 9-10.
[2] Hendra, pengertian ruang lingkup dan sumber, diakses dari http://hendra-umar.blogspot.com/2010/09/pengertian-ruang-lingkup-dan-sumber_14.html, pada hari Rabu, 19 Maret 2014 10:22.
[3] Zainuddin Ali, Hukum Islam dalam Kajian Syari’ah dan Fiqh di Indonesia (Ed. I; Cet. I; Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000), hlm. 4-5.
[5] Restu. sejarah pertumbuhan dan perkembangan. http://restukift17.blogspot.com/2013/06/sejarah-pertumbuhan-dan-perkembangan.html Rabu, 19 Maret 2014 10:28.
[6] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cetakan keenam (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hal. 182

[7] A. Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 174-175
[8] Dr. Rasyad Hasan Khalil, Tarikh tasyri’, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 131-133

loading...