Friday, 4 August 2017

Pengertian Hak Menguji Material Undang-Undang

Image result for undang-undang
www.iswahyudi-wahyu.top

Berikut dibawah ini pengertian tentang Hak Menguji Material Undang-undang dan sejarah, kemudian Hukum Acaranya dll:
PENGERTIAN HAK MENGUJI 
Hak menguji atau yang dikenal dalam bahasa Belanda dengan “toetsingsrecht” sering kali disamakan artinya dengan “judicial review”, padahal kalau kita artikan kedua istilah tersebut kedalam bahasa Indonesia tampak sangat jelas sekali perbedaannya. Toetsingsrecht berarti hak atau kewenangan untuk menguji atau hak uji.
Hak atau kewenangan menguji sangat tergantung kepada sistem hukum di tiap-tiap Negara, karena berkenan dengan kewenangan yang akan diberikan kepada lembaga mana. Jika hak menguji diberikan kepada lembaga kekuasaan kehakiman, maka disebut sebagai judicial review, yang artinya pengujian kembali, peninjauan kembali, penilaian ulang oleh hakim atau lembaga yudisial.[1] Dengan demikian, upaya review atau pengujian kembali itu dapat saja dilakukan bukan oleh lembaga judicial, melainkan oleh cabang kekuasaan lainnnya dan istilah yang tepat untuk itu yakni executive review untuk pengujian kembali yang dilakukan oleh pemerintah, dan legislative review untuk pengujian yang dilakukan lembaga legislatif.
Jadi, konsep toetsingsrecht sifatnya lebih luas atau lebih umum dari pada judicial review, karena konsep judicial review cakupannya terbatas pada pengujian yang dilakukan oleh lembaga kehakiman, sedangkan toetsingsrecht mengandung pengertian hak atau kewenangan menguji yang dapat diberikan oleh sistem hukum di Negara yang bersangkutan kepada hakim, kepada eksekutif atau kepada lembaga legislative. Baik di dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya dua macam hak menguji, yaitu:
1.      Hak menguji formal (formele toetsingsrecht); dan
2.      Hak menguji materiel (materiele toetsingsrecht).[2]
Yang dimaksud dengan Hak Menguji Formal adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk regislatif seperti undang-undang terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.[3] Atau dengan kata lain hak menguji formal ialah hak menguji atas peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan cara-cara (procedure) yang telah ditetapkan.
Adapun Hak Menguji Materiel adalah suatu wewenang untuk menyelidiki kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan  isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Jadi, hak menguji material ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila suatu undang-undang dilihat dari isinya bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.
Dalam hal hak uji material, berlaku prinsip bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, prinsip ini kemudian diatur lebih tegas dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disebutkan bahwa jenis dan “hirarki” peraturan perundang-undangan sebagai berikut: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; dan (e) Peraturan Daerah. Pada ayat (5) peraturan ini diatur, bahwa kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan  tersebut disesuaikan dengan hierarki sebagaimana yang diatur dalam ayat (1). Dan, pengertian lebih lanjut mengenai “hierarki” dapat dilihat dari penjelasan Pasal 7 ayat (5), yang rumusannya yaitu:[4]
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Related Post:


[1] Jimly Asshiddiqie, “Catatan Pengantar tentang Toetsingrecht dan Judicial Review”, dalam: Fatmawati, “Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. IX.
[2] Ph. Kleintjes, “Staatsinstellingen van Nederlansch Indie”, (Eeerste Deel, Amsterdam JH. De Bussy, 1917), hlm. 326-327, dalam Sri Soemantri, “Hak Menguji Material di Indonesia”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 5.
[3] Ibid. Sri Soemantri, hlm. 6.
[4] Dhabi K. Gumayra. Tata Cara dan Prosedur Pengujian Peranturan Perundang-Undangan. dalam Kumpulan Hukum Acara di Indonesia. (Jakarta: Prenamedia, 2015)
- Dan berbegai sumber ....
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...