Friday, 4 August 2017

Tahapan dan Prosedur Pengajuan, Pemeriksaan dan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Terhadap Undang-Undang

Image result for undang-undang
www.iswahyudi-wahyu.top

HAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
Perubahan UUD 1945 membawa pula perubahan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang dahulunya hanya dilaksanakan Mahkamah Agung beserta bada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradil-an agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, sekarang ditambah dengan satu Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini memberikan kewenangan baru pada kekuasaan kehakiman, yaitu Hak Uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (constitutional review) yang permohonannya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun kewenangan terhadap hak uji materiel peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang diberikan oleh UUD 1945 lewat Pasal 24A ayat (1).
UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur kewenangan ini dalam Pasal 79 jo. Pasal 31 dan 31A UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Untuk mengefektifkan kewenangannya itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiel, sebagai pedoman mengajukan hak uji materiel peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Berikut dibawah ini Penjelasan tentang Hukum Acara atau Tahapan dan Prosedur Pengajuan, Pemeriksaan dan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Terhadap Undang-Undang:
Tahapan dan Prosedur Pengajuan, Pemeriksaan dan Putusan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Terhadap Undang-Undang
Tata cara atau hukum acara dalam mengajukan gugatan maupun permohonan hak uji materil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana yang diatur dalam eraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiel sebagai berikut:

1.      Apa yang Dimaksud dengan Hak Uji Materiel, Permohonan Keberatan, Pemohon Keberatan, dan Termohon Keberatan?
Hak Uji Materiel               : Adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan     peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap perturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi.
Permohonan Keberatan : Adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.
Pemohon Keberatan        : Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.
Termohon Keberatan       : Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

2.      Cara Pengajuan Permohonan Keberatan?
2.1 Anatomi permohonan keberatan, meliputi:
Ø  Identitas para pihak berupa; nama, tempat, tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat lengkap.
Ø  Menyebutkan sejelas-jelasnya alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan.
Ø  Permohonan harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah.
Ø  Permohonan dibuat dengan rangkap sepenuhnya.
2.2 Tenggang waktu permohonan keberatan:
Permohonan keberatan  diajukan dengan tenggang waktu 180 sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang akan diuji.
2.3 Biaya administrasi perkara/permohonan:
Pemohon membayar biaya perkara pada saat mendaftarkan Permohonan yang besarnya akan diatur tersendiri.
2.4 Permohonan keberatan diajukan dengan cara:
Ø  Permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung; atau
Ø  Diajukan melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon.
2.5 Pendaftaran permohonan (nomor register);
Ø  Permohonan keberatan yang diajukan langsug ke Mahkamah Agung didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Agung, yang dibubukan dalam buku register tersendiri dengan kode (:…P/HU
Ø  Permohonan keberatan yang diajukan melalui pengadilan negeri setempat, didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri dan dibukukan dalam buku register perkara tersendiri dengan kode (:...P/HUM/Th…./PN…) dengan terlebih dahulu membayar biaya perkara dan diberikan tanda terima biaya perkara.
2.6 Pemeriksaan berkan permohonan keberatan;
2.6.1 Permohonan Keberatan yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung:
Ø  Permohonan yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung, berkas permohonannya diperiksa kelengkapannya oleh Panitera Mahkamah Agung dan bila terdapat kekurangan panitera dapat memintanya kepada pemohon atau kuasanya yang sah.
Ø  Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada termohon.
Ø  Untuk itu pihak termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.
Ø  Setelah berkas jawaban termohon diterima atau berkas permohonan keberatan dinyatakan lengkap, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditetapkan majelis hakim agung.
Ø  Penetapan majelis hakim agung    yang akan memeriksa permohonan dilaksanakan oleh ketua muda bidang tata usaha Negara atas nama ketua Mahkamah Agung;
2.6.2 Permohonan keberatan yang diajukan lewat pengadilan negeri setempat:
Ø  Panitera pengadilan negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah.
Ø  Panitera pengadilan negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran.
Ø  Kemudian Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan majelis hakim agung, setelah berkas permohonan keberatan tersebut lengkap.
Ø  Penetapan majelis hakim agung yang akan memeriksa permohonan dilaksanakan oleh ketua muda bidang tata usaha negara atas nama ketua Mahkamah Agung.
3.      Pemeriksaan dalam Persidangan?
3.1 Pemeriksaan persidangan permohonan keberatan dilaksanakan dengan penetapan ketua muda bidang tata usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa dan memutus Permohonan keberatan tersebut.
3.2 Majelis hakim agung yang memeriksa dan memutus permohonan keberatan tersebut menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4.      Bagaimanakah Putusan Permohonan Keberatan?
4.1 Permohonan Keberatan dikabulkan:
Apabila  Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
4.2 Permohonan keberatan ditolak:
Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.
4.3 Amar Putusan:
Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.
5.      Bagaimanakah Pemberitahuan Putusan Hak Uji Materiel?
Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak dan dalam hal diajukan melalui pengadilan negeri setempat, penyerahan atau pengiriman atau salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada pengadilan negeri yang mengirim.
6.      Bagaimanakah Pelaksanaan Putusan Hak Uji Materiel?
Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara; jika dalam waktu 90 hari sejak putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan lainnya yakni, putusan mengenai permohonan keberatan hak uji materiel tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK).

loading...