Monday, 12 February 2018

Hak Uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945



Hak Uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu sayap dari kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu: Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Dan keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[1]
Selain empat kewenangan diatas, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.[2]

Tahapan dan Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Mahkamah Konstitusi
Tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian undang-undang. Pengujian disini dimaksudkan adalah pengujian formal dan/atau pengujian materiel sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
1.      Siapakah Pemohon dan Bagaimanakah Permohonan Pengujian?
Pemohon                          : adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan      konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
Permohonan Pengujian :     adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Permohonan dimaksud meliputi permohonan pengujian formal dan permohonan pengujian materiel.
Pemohon dalam hal ini ialah:
ü  Perorangan warga Negara Indonesia (WNI) atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
ü  Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
ü  Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
ü  Lembaga Negara.
Permohonan Pengujian dalam hal ini ialah;
ü  Permohonan Pengujian Materiel
Merupakan permohonan untuk menguji undang-undang yang meliputi materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
ü  Permohonan Pengujian Formil
Adalah permohonan untuk menguji undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiel seperti tersebut.

2.      Bagaimanakah Isi, Bentuk/Format Permohonan Pengujian?
Permohonan pengujian undang-undang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dibuat dalam 12 rangkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga dapat diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam bentuk disket, cakram padat (compact-disk) atau yang serupa dengan itu.
Permohonan tersebut harus sudah dilengkapi alat bukti yang dapat berupa salinan yang disahkan setelah dibubuhi materai secukupnya. Adapun isi, bentuk/format dari permohonannya sebagai berikut:
Identitas Pemohon
ü  Nama,
ü  Tempat tanggal lahir/ umur,
ü  Agama,
ü  Pekerjaan,
ü  Kewarganegaraan,
ü  Alamat lengkap, dan
ü  Nomor telepon/ facsimile/ telepon seluler/ email (bila ada).
Uraian tentang duduk perkara atau yang menjadi dasar permohonan (posita), meliputi:
ü  Kewenangan mahkamah yang meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD baik secara materiel maupun formal.
ü  Kedudukan hukul (legal standing) Pemohon, berisi uraian yang jelas mengenai hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
ü  Alasan permohonan pengujian materiel maupun formal harus diuraikan secara jelas dan perinci.
Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) dalam permohonan pengujian formal yaitu:
ü  Mengabulkan permohonan pemohon.
ü  Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.
ü  Menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), dalam permohonan pengujian materiel, yaitu:
ü  Mengabulkan permohonan pemohon.
ü  Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.
ü  Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.      Bagaimanakah Cara Pengajuan Permohonan Pengujian?
Permohonan diajukan kepada mahkamah melalui kepaniteraan, permohonan ini diajukan tanpa dibebani biaya perkara. Selanjutnya permohonan akan diperiksa kelengkapan administrasinya, pemeriksaan administrasi ini merupakan forum konsultasi yang bersifat terbuka antara pemohon dan panitera.
Kelengkapan
Dalam hal ini yang diperiksa yakni kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan, yaitu:
ü  Bukti diri pemohon
Bila pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia (WNI), maka wajib melampirkan fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk masyarakat hukum adat perlu adanya bukti keberadaan menurut undang-undang. Bagi badan hukum baik publik maupun privat bukti diri berupa akta pendirian dan pengesahan, dan dalam hal pemohon adalah lembaga Negara, bukti diri pemohon adalah peraturan perundang-undangan pembentukan lembaga Negara tersebut.
ü  Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan.
ü  Daftar calon ahli dan/atau saksi.
Disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan ahli dan/atau saksi.
ü  Daftar bukti-bukti lain.
Yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.
Panitera dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan dapat menyatakan:
ü  Berkas permohonan  dinayatakan telah lengkap.
Maka petugas kepaniteraan akan memberikan akta penerimaan berkas perkara kepada pemohon, sebagai bukti bahwa berkas telah diterima dan lengkap.
ü  Berkas permohonan belum lengkap.
Maka petugas kepaniteraan akan memberikan akta pemberitahuan kekuranglengkapan berkas dan memberitahu pemohon tentang kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini pemohon harus melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak diterimanya.
ü  Apabila setelah tujuh hari ternyata kelengkapan permohonan tidak dipenuhi oleh pemohon.
Maka panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Akta tersebut diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.\
Panggilan Sidang;
Pengumuman penetapan hari sidang diberitahukan kepada pemohon dan diumumkan kepada masyarakat, yang dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman yang khusus dibuat untuk itu dan dalam situs Mahkamah Konstitusi (www.mahkamahkonstitusi.go.od), serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik.
Pemberitahuan panggilan sidang harus sudah diterima oleh pemohon dan kuasanya dalam waktu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan. Pemberitahuan yang dimaksud berupa surat panggilan yang ditandatangani oleh panitera dan disampaikan secara langsung oleh juru panggil atau dapat juga melalui telepon, facsimile, dan/atau surat elektronik.

4.      Bagaimanakah Pemeriksaan Permohonan Pengujian?
Pemeriksaan pendahuluan.
Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi, dan dapat juga dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi.
Yang diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan yaitu:
Kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi;
ü  Kewenangan mahkamah;
ü  Kedudukan hukum (legal standing) pemohon; dan
ü  Pokok permohonan.
Selain itu, hakim panel dalam pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
ü  Memberi nasehat kepada pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan dalam tempo 14 (empat belas) hari.
ü  Mencocokkan alat-alat bukti yang diajukan dan menanyakan perolehan alat bukti yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
ü  Menunda dan/atau melanjutkan pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan kelengkapannya.
ü  Dalam hal hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau lebih diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.
ü  Setelah itu Panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya.
Usulan penggabungan pemeriksaan persidangan
Usulan penggabungan pemeriksaan persidangan terhadap beberapa perkara dapat dilakukan setelah mendapat ketetapan ketua mahmakah dengan prasyarat sebagai berikut:
ü  Memiliki kesamaan pokok permohonan;
ü  Memiliki keterkaitan materi permohonan; atau
ü  Pertimbangan atas pemintaan pemohon.
Pemeriksaan persidangan
Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum, dalam keadaan tertentu pemeriksaan persidangan dapat dilakukan oleh panel hakim yang diputuskan oleh Rapat Permusyaratan Hakim (RPH). Pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan persidangan jarak jauh (teleconference).
Yang dimaksud dengan pemeriksaan persidangan yaitu:
ü  Pemeriksaan pokok permohonan.
ü  Pemeriksaan alat-alat bukti tertulis.
ü  Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah.
ü  Mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD.
ü  Mendengarkan keterangan saksi.
ü  Mendengarkan keterangan ahli.
ü  Mendengarkan keterangan pihak terkait.
ü  Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaanm dan/ atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapar dijadikan petunjuk.
ü  Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
Pemeriksaan persidangan setempat.
Pemeriksaan persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat yang bertujuan untuk memperoleh petunjuk mengenai pokok permohonan. Pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim konstitusi didampingi oleh panitera dan/atau panitera pengganti, dapat pula disertai pemohon, termohon, dan pihak terkait. Segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan setempat dibebankan kepada masing-masing pihak.
Masuknya ‘pihak terkait’ (pihak ketiga) dalam pemeriksaan persidangan.
Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2005, pihak ketiga disebut sebagai ‘pihak terkait’, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsungdapat terkena dampak jika undang-undang tertentu yang dimohonkan untuk diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[3]
Masuknya pihak ketiga dalam pemeriksaan persidangan dapat atas inisiatif sendiri maupun karena jabatannya, pihak terkait dapat memasuki proses pemeriksaan perkara untuk didengar keterangannya. Seseorang atau lembaga atau badan hukum boleh jadi mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak terhadap keberadaan undang-undang yang memengaruhi eksistensinya.
Jika masuknya pihak terkait atas dasar inisiatif sendiri, maka prosedur yang harus ditempuh harus dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Ketua MK tentang keinginannya untuk turut dalam proses perkara disertai dengan alasan-alasan mengenai pentingnya yang terkait dengan permohonan. Apabila permohonan tersebut dipandang beralasan dan kepentingan pihak ketiga tersebut cukup relevan, Ketua MK akan mengeluarkan ketetapan.
Penghentian sementara pemeriksaan permohonan.
Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan, dalam hal pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Apabila dalil-dalil mengenai dugaan perbuatan pidana tersebut disertai dengan bukti-bukti, mahkamah dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh pemohon.

5.      Pembuktian dan Alat Bukti
Untuk pembuktian dalam permohonan dibebankan kepada pemohon, jika dipandang perlu hakim dapat membebankan pembuktian kepada presiden/pemerintah, DPR, DPD, dan/atau pihak terkait. Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksan yaitu:[4]
Bukti surat atau tulisan.
Surat atau tulisan ini harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehannya secara hukum, dan naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya.[5] Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi meliputi materai, legalisasim dan/ atau pencocokan dengan surat aslinya. Bukti surat atau tulisan dapat berupa:
ü  Salinan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran Negara dan penjelasannya dalam tambahan lembaran Negara.
ü  Risalah proses pembentukan undang-undang yang diperoleh melalui sekretariat Negara.
ü  Akta notaris badan hukum maupun yayasan yang memuat juga pengesahan dari Departemen Kehakiman.
ü  Dan lain-lain.
Keterangan saksi.
Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri dan harus disertai alasan bagaimana hal itu diketahuinya. Ada saksi yang dengan sengaja diminta untuk turut serta menyaksikan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan.[6]
Keterangan saksi harus di bawah sumpah. Saksi dapat diajukan oleh pemohon, presiden/pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah mahkamah. Pemerintah saksi meliputi identitas saksi dan kesediannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
Keterangan ahli.
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan.[7] Pemeriksaan ahli meliputi identitas ahli dan riwayat hidup serta keahliannya; dan ditanyakan pula kesediannya diambil sumpa atau janji menurut agamanya. Ahli dapat diajukan oleh pemohon, presiden/pemerintah, DPR, DPD, pihak terkait, atau dipanggil atas perintah mahkamah.
Keterangan ahli yang dipertimbangkan oleh mahkamah yakni keterangan yang diberikan secara objektif oleh seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict of interest) dengan subyek dan/atau objek perkara yang sedang diperiksa.
Keterangan pemohon.
Adalah keterangan yang meliputi pokok-pokok perkara yang ada di dalam permohonan.
Keterangan presiden/pemerintah.
Adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok permohonan yang merupakan hasil kordinasi dan menteri-menteri dan/atau  lembaga/ badan pemerintah terkait.
Keterangan DPR.
Adalah keterangan resmi DPR baik secara lisan maupun tertulis yang berisi fakta-fakta yang terjadi pada saat pembahasan dan/atau risalah yang berkenaan dengan pokok perkara.
Keterangan DPD.
Diperlukan dalam hal pengujian UU yang dalam proses pembentukannya melibatkan peranan DPD atau materi muatannya berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD juga dapat menjadi pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang.
Keterangan pihak yang terkait langsung.
Adalah keterangan yang berkaitan dengan pokok permohonan. Pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung diberikan kesempatan untuk:
ü  Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;
ü  Mengajukan ahli dan/atau saksi sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang dinilai belum terwakili dalam keterangan ahli dan/atau saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan; dan
ü  Menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis.
Petunjuk.
Bukti petunjuk adalah bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, perbuatan, keadaan, dan rangkaian data, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain. 
Alat bukti lain.
Berupa infosrmasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan ssecara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu.

6.      Bagaimanakah Putusan dan Ketetapan Mahkamah?
Putusan.[8]
Putusan Mahkamah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)[9] yang dihadiri sekurang-kurangnya tujuh orang hakim konstitusi, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, dan ditandatangani oleh kesembilan hakim MK beserta paniatera pengganti. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi, pendapat yang berbeda (dissenting opinion) tersebut tetap dimuat didalam putusan, kecuali hakim yang bersangkutan tidak menghendaki.
Putusan mahkamah tentang pengujian undang-undang memuat:
ü  Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
ü  Identitas pemohon;
ü  Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
ü  Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
ü  Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;[10]
ü  Amar putusan;[11]
ü  Pendapat berbeda dari hakim konstitusi; dan
ü  Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim konstitusi, serta panitera.
Amar putusan berupa.
Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Mengabulkan permohonan pemohon (materiel):
ü  Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945.
ü  Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mengabulkan permohonan pemohon (formal).
ü  Menyatakan bahwa pembentukan UU tidak berdasarkan UUD 1945
ü  Menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Menyatakan permohonan pemohon ditolak.
Permohonan Pemohon ditolak apabila UU yang dimohonkan untuk diuji tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan.
Ketetapan.
Ketetapan mahkamah berkenaan dengan permohonan yang bukan merupakan kewenangan dari mahkamah untuk mengadilinya atau pemohon menarik kembali permohonannya. Permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali.
Amar ketetapan berupa:
ü  Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon”.
ü  Mengabulkan permohonan pemohon untuk menarik kembali permohonannya.
ü  Menyatakan permohonan pemohon ditarik kembali.
ü  Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).
Akibat hukum dan pelaksanaan putusan.
Putusan MK dalam pengujian undang-undang adalah bersifat claratoir constitutief. Artinya, putusan MK tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai native-legislator, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pernyataan. Sifat declaratoir tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim MK.
Dengan demikian, putusan MK dengan amar yang menyatakan bagi undang-undang, pasal atau ayat tertentu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan mengikat sejak diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan sebagai syarat untuk diketahui secara umum, putusan tersebut diumumkan dalam berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan.
6.1. Bagaimana jika ada lembaga Negara yang tidak mematuhi putusan tersebut?
Dengan kata lain, ada lembaga Negara yang masih tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinayatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu perbuatan melawan hukum, dan demi hukum batal sejak semula (ab initio).
6.2. Bagaimana jika perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Pemerintah atau Presiden?
Dari sudut konstitusi, jika perbuatan melawan hukum yang dimaksud di atas dilakukan oleh pemerintah atau presiden, boleh jadi akan memicu proses politik yang ada di DPR dan dapat bermuara bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden karena alasan yang disebut dalam UUD 1945.[12]



[1] Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.
[2] Pasal 10 ayat (2) & (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[3] Yang dimaksud dengan ‘pihak terkait’ dalam hal ini adalah pihak ketiga sebagaimana dalam perkara  biasa di peradilan umum yang memiliki kepentingan dan menyatakan ingin masuk dalam proses sebagai satu interventie. Hukum acara MK sebenarnya tidak mengenal lembaga interventie tersebut tetapi mengenal pihak terkait yang berkepentingan yang bukan pemerintah ataupun DPR – sebagaimana contoh kasus lihat perkara No. 006/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, yang dimohonkan oleh KPKPN. Lihat juga: Maruarar Siahaan, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 191-192.
[4] Alat bukti dalam hukum acara MK agak berbeda dengan alat-alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum acara peratun. Dalam hukum acara perdata menyebut ‘persangkaan’, ‘pengakuan’, dan ‘sumpa, pada hukum acara pidana menyebutkan ‘keterangan terdakwa’, dan pada hukum acara peratun menyebutkan ‘pengakuan para pihak’ dan ‘pengetahuan hakim’. Kesemuanya ini tidak dijumpai sebagai jenis alat bukti dalam hukum acara MK.
[5] Hal ini harus juga diuraikan oleh pemohon, bagaimana cara perolehannya atau bagaimana satu alat bukti dapat sampai ditangan seorang pemohon. Jika alat bukti yang diajukan ternyata diperoleh secara bertentangan dengan hukum, maka hakim MK tidak dapat mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang sah, atau harus dikesampingkan.
[6] Keterangan saksi yang hanya memuat pendapat, analisis dan kesimpulan yang diperoleh dengan menggunakan logika bukanlah merupakan kesaksian yang dapat digunakan dalam pembuktian.
[7] Di dalam praktik permohonan pengujian UU, ahli yang didengar ialah ahli politik, pemerintah, ahli hukum lainnya dan ahli-ahli di bidang tertentu yang diluar penguasaan hakim konstitusi tetapi memerlukan kepastian tentang kebenaran fakta maupun hukumnya, biasanya ahli diminta mengajukan curriculum vitae-nya yang akan digunakan hakim MK untuk menilai bidang keahlian yang dimiliki serta menurut hakim MK wajar untuk didengarkan keterangannya-dalam hal ini tidak harus bergelar akademik, akan tetapi baik dari pendidikan dan pengalaman yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal tertentu. Dalam praktiknya di MK, pernah terjadi seorang yang hanya berdasarkan pengetahuannya yang luas mengenai sesuatu hal dan dia tidak pernah mengikuti pendidikan formal tertentu ditentukan sebagai ahli.
[8] Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Permohonan pengujian atas ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji tetap dimungkinkan kembali dengan syarat alasan konstitusional permohonan yang bersangkutan berbeda.
[9] RPH pada tahap pertama akan lebih dahulu mendengarkan laporan panel hakim yang menangani permohonan tersebut berupa hasil-hasil pemeriksaan permohonan, baik mengenai legal issue maupun pendapat ahli dan keterangan saksi tentang fakta yang relevan dengan permohonan yang dihadapi.
[10] Meliputi pertimbangan hukum tentang kewenangan MK, apakah permohonan yang diajukan termasuk kewenangan MK? Apabila setelah dipertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan memang termasuk kewenangan MK, masih harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan di depan MK yang akan dilihat dari ada tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan.
Setelah jelas bahwa pemohon memiliki legal standing dimaksud, maka dapat dipertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara. Pertimbangan hukum yang mendasarkan diri pada konstitusi melalui proses penemuan hukum akan sampai pada kesimpulan apakah dalil pemohon dipandang terbukti dan secara konstitusional beralasan dimana MK akan menyatakan mengabulkan permohonan. Namun jika terjadi sebaliknya, maka permononan akan ditolak. Apabila dipandang bahwa kewenangan dan legal standing tidak dipenuhi, maka permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima.
[11] Amar putusan akan menegaskan semua pertimbangan dimaksud yang dipandang merupakan hal bersifat declatoir dan/atau constitutief atau menciptakan maupun meniadakan satu keadaan hukum. Tidak jarang juga terjadi bahwa amar putusan tidak jelas, jika terjadi demikian maka dapat ditelusuri pada pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukum dapat memberi kejelasan atas amar yang kurang jelas tersebut. Tetapi ada juga kemungkinan terjadi bahwa amar putusan bertentangan dengan pertimbangan hukum, karena kekeliruan atau kurangnya koreksi atau draf putusan yang disusun, dalam hal ini maka amar putusanlah yang lebih mengikat. Walaupun pertimbangan hukum sama pentingnya dengan amar dan sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
[12] Muhammad Sadi Is dkk, Kumpulan Hukum Acara di Indonesia, diterbitkan atas kerja sama dengan fakultas syariah UIN Raden Fatah Palembang (Jakarta: Pranada Media) hlm. 441-455
loading...
loading...